to English

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 647/MPP/KEP/10/2004

TENTANG
KETENTUAN IMPOR PREKURSOR

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN

Menimbang:

• a. bahwa penggunaan prekursor selain bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, juga pemakaiannya dapat disimpangkan dalam proses pembuatan narkotika dan psikotropika yang mengakibatkan kerugian terhadap kehidupan manusia dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga pada akhirnya dapat mengancam ketahanan nasional;
• b. bahwa prekursor selain bermanfaat dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dapat digunakan juga sebagai bahan baku/penolong yang dibutuhkan dalam proses produksi industri lainnya;
• c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b dan guna mencegah penyimpangan pemanfaatan, mempermudah pengawasan pemasukan serta menjamin pengadaan prekursor sebagai bahan baku/penolong untuk industri yang pengadaannya bersumber dari luar negeri, dipandang perlu untuk mengatur importasi prekursor;
• d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat:

• 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
• 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nemor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
• 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
• 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
• 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
• 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor3612);
• 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);
• 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
• 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988), (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
• 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
• 11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
• 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
• 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
• 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
• 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
• 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
• 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/PER/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
• 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor,
• 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/KEP/6/2004;
• 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 688/MENKES/PER/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
• 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 785/MENKES/PER/VII/1997 tentang Ekspor Dan Impor Psikotropika;
• 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/SK/VIII/1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika;
• 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/SK/VIlI/1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika;
• 24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/KEP/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
• 25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/KEP/1/2003 tentang Angka Pengenallmportir (API);

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif Lainnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PREKURSOR.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

• 1. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri dan apabila disimpangkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika dan atau psikotropika.
• 2. Importir Produsen Prekursor, selanjutnya disebut IP-Prekursor, adalah perusahaan pemilik industri pharmasi atau industri lainnya yang menggunakan prekursor sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi yang mendapat pengakuan untuk mengimpor sendiri prekursor.
• 3. Importir Terdaftar Prekursor, selanjutnya disebut IT-Prekursor, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan prekursor yang mendapat penunjukkan untuk mengimpor prekursor guna didistribusikan kepada industri pharmasi atau industri lainnya sebagai pengguna akhir prekursor.
• 4. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
• 5. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
• 6. Dirjen DAGLU adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
• 7. Dirjen IKAH adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
• 8. Ketua BNN adalah Ketua Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002.
• 9. Kabareskrim POLRI adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Jenis Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

(2) Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Prekursor atau penunjukan sebagai IT-Prekursor.

(3) Prosedur dan tata cara impor prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang digunakan untuk keperluan industri pharmasi, ditetapkan tersendiri oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 3

(1) Pengakuan sebagai IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Dirjen DAGLU.

(2) Untuk dapat diakui sebagai IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen DAGLU dengan melampirkan dokumen:

• a. Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI),Tanda Daftar Industri (TDI) atau izin usaha lainnya yang setara dari instansi yang berwenang;
• b. Fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
• c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
• d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• e. Rencana produksi; dan
• f. Rekomendasi dari Dirjen IKAH.

(3) Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dirjen DAGLU menerbitkan persetujuan atau penolakan pengakuan sebagai IP-Prekursor paling lambat dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

(4) Bentuk dokumen pengakuan sebagai IP-Prekursor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

(1) Pengakuan sebagai IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup masa berlaku pengakuan IP-Prekursor, negara asal, pelabuhan tujuan, jumlah dan jenis prekursor yang dapat diimpor.

(2) Penerbitan IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan kapasitas dan rencana produksi selama l (satu) tahun.

(3) Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Prekursor hanya dapat mengimpor prekursor semata-mata untuk kebutuhan proses produksi industri yang dimilikinya dan dilarang diperdagangkan dan atau dipindahtangankan.

Pasal 5

(1) Pengakuan sebagai IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku paling lama 1 (satu ) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(2) Pengakuan sebagai IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila tidak diperpanjang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

(1) Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP-Prekursor wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dirjen DAGLU cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi dan penggunaan prekursor paling lambat pada tanggal15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi dan penggunaannya, dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen IKAH, Ketua BNN dan Kabareskrim POLRI.

(2) Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP- Prekursor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 7

(1) Penunjukan sebagai IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam rasa! 2 ayat (2) ditetapkan oleh Dirjen DAGLU.

(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai IT-Prekursor sebagaimana dimak.sud dalam ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen DAGLU, dengan melampirkan dokumen:

• a. Fotokopi Sural Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya yang setara dari instansi yang berwenang;
• b. Fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
• c. Fotokopi T anda Daftar Perusahaan (TDP);
• d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• e. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang impor prekursor dalam 3 (tiga) tahun;
• f. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI dan Ketua BNN; dan
• g. Rencana Pendistribusian ke industri pengguna akhir.

(3) Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dirjen DAGLU menerbitkan persetujuan atau penolakan penunjukan sebagai IT-Prekursor paling lambat dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

(4) Bentuk dokumen penunjukan sebagai IT-Prekursor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 8

(1) Penunjukan sebagai IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(2) Penunjukan sebagai IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila tidak diperpanjang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

(1) Perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT-Prekursor hanya dapat mengimpor prekursor untuk didistribusikan secara langsung tanpa perantara kepada industri pengguna akhir.

(2) Industri pengguna akhir yang memperoleh prekursor dari IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya menggunakan prekursor dimaksud sebagai bahan baku/penolong proses produksinya dan dilarang memperdagangkan dan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 10

(1) Setiap kali importasi prekursor yang dilakukan oleh IT-Prekursor harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Dirjen DAGLU yang mencakup masa berlaku persetujuan impor, jumlah dan jenis prekursor, nama eksportir, negara asal, pelabuhan tujuan.

(2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dirjen DAGLU berdasarkan rekomendasi dari Kabareskrim POLRI dan Ketua BNN.

(3) Bentuk dokumen persetujuan impor prekursor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 11

(1) Perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT-Prekursor wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dirjen DAGLU cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi dan pendistribusian prekursor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi dan pendistribusiannya, dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen IKAH, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kabareskrim POLRI dan Ketua BNN.

(2) Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT-Prekursor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 12

(1) Setiap importasi prekursor oleh IP-Prekursor dan IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.

(2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri, yang meliputi pemeriksaan mengenai keterangan nama dan alamat eksportir, negara pembuat, klasifikasi dan nomor HS, jenis dan spesifikasi teknis, komposisi kimia prekursor dan jumlah prekursor yang akan diimpor.

(3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang dijadikan sebagai dokumen impor.

(4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor yang dilakukannya, surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari IP-Prekursor atau IT-Prekursor.

(5) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
• b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.

(6) Pengecualian dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi atau keperluan lainnya hanya dapat diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan tertulis dari Ketua BNN.

(7) Ketentuan dan tatacara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor ditetapkan oleh DirjenDAGLU.

Pasal 13

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi prekursor oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai , untuk melakukan pemeriksaan kepabeanan.

Pasal 14

Perusahaan yang telah mendapat:

• a. pengakuan sebagai IP-Prekursor
• b. penunjukan sebagai IT-Prekursor dan atau
• c. persetujuan impor prekursor dilarang untuk mengalihkan atau mengatasnamakan IP-Prekursor atau IT-Prekursor dan atau persetujuan impor prekursor tersebut kepada pihak lain.

Pasal 15

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Dirjen DAGLU.

Pasal 17

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya dikenakan sanksi:

• a. Pencabutan pengakuan sebagai IP-Prekursor, apabila:
• 1) mengimpor prekursor yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengakuan IP-Prekursor;
• 2) memperdagangkan atau memindahtangankan prekursoryang diimpomya;
• 3) tidak melaporkan realisasi impor dan penggunaannya sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan; atau
• 4) terdapat cukup bukti melakukan pelanggaran dan atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan IP-Prekursor atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan atau psikotropika yang memanfaatkan prekursor yang diimpomya.
• b. Pencabutan penunjukan sebagai IT-Prekursor, apabila:
• 1) mengimpor prekursor yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen persetujuan impor;
• 2) tidak melaporkan realisasi impor dan pendistribusiannya sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan; atau
• 3) terdapat cukup bukti melakukan pelanggaran dan atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan IT-Prekursor dan atau persetujuan imp or prekursor atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan atau psikotropika yang memanfaatkan prekursor yang diimpornya.

(2) Pencabutan pengakuan IP-Prekursor dan IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dirjen DAGLU.

(3) Terhadap pencabutan pengakuan IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, perusahaan yang bersangkutan hanya dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-Prekursor setelah mendapat pertimbangan tertulis dari DirjenIKAH dan Kabareskrim POLRI.

(4) Pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi pengenaan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Prekursor yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini harus dimusnahkan atau diekspor kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini berlaku efektif 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2004
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 647/MPP/KEP/10/2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004